VIVAnews - Bidding Piala Dunia: Tanpa Garansi Pemerintah, Indonesia Gagal

Jum'at, 19 Maret 2010 | 02:59 WIB

indeks

Selasa, 9 Februari 2010, 10:02 WIB

Bidding Piala Dunia

Tanpa Garansi Pemerintah, Indonesia Gagal

Edwan Ruriansyah

Trofi Piala Dunia Datang ke Jakarta (VIVAnews/Tri Saputro)

VIVAnews - Indonesia akan didiskualifikasi dari proses bidding (pencalonan) tuan rumah Piala Dunia 2022, seandainya pemerintah tidak memberikan surat garansi kepada PSSI untuk dilampirkan ke FIFA.

Hal itu disampaikan Deputi Sekjen PSSI, Dali Taher. “Tanpa surat garansi dari pemerintah, Indonesia dipastikan gagal mengikuti proses bidding tuan rumah Piala Dunia 2022. Surat garansi merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dilampirkan,” tegas Dali yang juga menjabat sebagai Komite Etika FIFA.

Menurut jadwal, PSSI sudah harus melampirkan surat garansi pemerintah besok, 9 Februari 2010. Hal senada juga diungkap Sekretaris Jenderal PSSI, Nugraha Besoes, bahwa sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan surat garansi tersebut dari pemerintah.

“PSSI masih bisa melobi FIFA agar batas waktu ini diperpanjang. Karena yang terpenting adalah surat garansi tersebut sudah ada saat akhir proses bidding yakni pada Desember 2010. PSSI juga masih bisa meyakinkan pemerintah untuk memberikan surat tersebut, walau sebetulnya potensinya kecil,” tegasnya.

Meski demikian, Nugraha sudah membaca tanda-tanda keengganan pemerintah itu sejak Jumat 5 Februari 2010 lalu. “Saya sudah membaca tanda-tanda itu sejak saat PSSI bertemu Menkokesra, Agung Laksono dan Menegpora, Andi Mallarangeng. Malah Pak Agung menjawab pertanyaan wartawan dengan tegas saat ditanya soal garansi dari pemerintah soal bidding Piala Dunia 2022. Ia menjawab tidak ada. Titik. Nah, itu ‘kan berarti pemerintah memang tidak memberi prioritas kepada PSSI soal bidding,” papar pria berkacamata ini.

Sedang Dali mengatakan, Indonesia sebenarnya sangat berpeluang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Sebab, FIFA sudah memastikan tuan rumah PD 2022 milik Asia.

Dari lima negara Asia yang mengajukan diri, lanjut Dali, hanya Indonesia dan Australia yang paling berpotensi. Menurutnya, Korea Selatan dan Jepang sudah pernah menjadi tuan rumah sehingga peluang untuk kembali menyelenggarakan event akbar tersebut sangat tipis. Adapun Qatar memiliki suhu udara yang begitu tinggi yakni sekitar 40 derajat celcius pada Juli, sehingga bisa menjadi faktor penghambat.

“Tinggal Indonesia dan Australia yang berpeluang. Tapi, Australia tidak ingin head to head dengan Indonesia, karena mereka melihat Indonesia sebagai mitra strategis. Mereka lebih memilih menggandeng kita. Tapi sekali lagi
tanpa surat garansi pemerintah, Indonesia sudah pasti didiskualifikasi sehingga tidak mungkin bekerja sama dengan Australia,” lanjutnya.

Dali menambahkan, Indonesia memiliki sejumlah nilai jual untuk diterima bidding. Pertama, Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang sangat besar. FIFA belum pernah mengadakan Piala Dunia di negara seperti Indonesia.

Kedua, Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Ketiga, Indonesia cocok untuk kampanye lingkungan hidup karena berada di khatulistiwa dan menjadi paru-paru dunia.

“Saya menghimbau pemerintah agar mendukung PSSI dan memberikan garansi. Jika kita tidak ikut sekarang, berarti Indonesia harus menunggu 20 tahun lagi jika ingin bidding. Saya membayangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menegpora Andi Mallarangeng menjadi dua tokoh penting yang membawa Piala Dunia ke Indonesia. Ini bukan pesta PSSI,
melainkan pesta bangsa Indonesia," ujarnya seraya mengatakan lebih terhormat kalah saat bidding daripada didiskualifikasi saat masih dalam proses.

Laporan: Artha Tidar/GOSport